Pos Penggunaan Dana BOS

Siapa saja yang ingin mengetahui pos-pos pembiayaan dana BOS terutama orang tua siswa/masyarakat umum silahkan dibaca tulisan di bawah ini. Tujuan tulisan ini adalah upaya publikasi agar harapan pemerintah pada pengelolaan dana BOS untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud.

Kepada Bapak/Ibu guru yang mungkin ‘kurang perduli’ atau karena kepala sekolah dan bendahara tempatnya bertugas belum transparan dalam pengelolaan dana BOS sehingga tidak mengetahui pos penggunaan dana BOS, silahkan juga dibaca. Semoga ini bisa dijadikan rujukan jika merasa ragu tentang adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS.
Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah/Madrasah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Biaya BOS boleh digunakan untuk:

  1. Biaya penerimaan siswa baru.
  2. Membeli buku referensi untuk perpustakaan.
  3. Membeli/penggandaan buku teks pelajaran.
  4. Biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler.
  5. Biaya ulangan dan ujian.
  6. Pembelian barang habis pakai.
  7. Langganan daya dan jasa.
  8. Biaya perawatan sekolah.
  9. Pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan honorer.
  10. Biaya pengembangan profesi guru.
  11. Bantuan biaya transportasi siswa miskin.
  12. Biaya pengelolaan BOS.
  13. Pembelian komputer desktop.

Jika hal-hal di atas terpenuhi dan masih ada sisa dana, maka dana sisanya tersebut boleh digunakan untuk membeli alat-alat penunjang pembelajaran (misalnya media pembelajaran, mebeler).

Dalam hal penggunaan dana BOS di sekolah, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
  2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
  4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
  5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masingmasing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya;
  6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
  7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
  8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah;

Dana BOS tidak boleh digunakan untuk:

  1. Dibungakan/menanam saham/dipinjamkan.
  2. Kegiatan yang tidak prioritas dan berbiaya besar, misal: study tour, karya wisata.
  3. Membiayai kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kec./kab./kota/prov./pusat
  4. Membayar bonus atau transportasi rutin guru.
  5. Membeli seragam sekolah.
  6. Pemeliharaan sedang/berat.
  7. Membangun gedung/ruangan baru.
  8. Peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
  9. Membeli buku referensi bagi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK).
  10. Membiayai kegiatan yang sudah didanai secara penuh oleh pemerintah pusat/daerah misalnya guru bantu/kontrak.
  11. Kegiatan penunjang yang tidak berkaitan dengan operasi sekolah, misalnya peringatan hari besar.
  12. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Dinas Pendidikan/Kemdiknas.

Sumber: Buku Pedoman BOS, 2010.

Berbagi itu indah, bagikan ke ...

14 thoughts on “Pos Penggunaan Dana BOS”

  1. Apakah dana bos dapat dipergunakan untuk membayar honor guru di sekolah swasta

    1. Bisa Pak! Tapi menurut peraturan terkini biaya tersebut dibatasi penggunaannya hanya 20% saja yang diperbolehkan (termasuk untuk belanja guru)

  2. Mohon ijin bertanya, bagaimanakah jika dana BOS yang sudah kami terima setiap periode terdapat sisa. Apakah sisa bisa diakumulasi tiap periode atau bagaimana?
    Maaf & Terima kasih.
    Salam.

    1. Wah baru kali ini saya tahu dana BOS bersisa. Sepanjang kami menerima dana BOS belum pernah bersisa Pak. Kami upayakan dana yang diterima terpakai semua melalui RAPBS yang mantaff, hehe.
      Dana yang tersisa bisa saja diakumulasi tapi biasanya dikembalikan ke kas negara Pak.
      Saran: upayakan agar dana BOS habis terpakai dengan hal2 yang berhubungan dengan operasional sekolah, jangan pernah mengembalikannya! Nanti malah dikorup oleh pejabat yang gak bertanggung jawab…

  3. Semoga penggunaan dana BOS bisa sesuai seperti yang ditulis diatas, karena di Indonesia ijazah masih dibutuhkan utk cari kerja. Jika sampai penduduk miskin tidak bisa melanjutkan pendidikan, maka pekerjaan juga sulit didapat. Jadi istilahnya… yg miskin makin tambah miskin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *